Selamat Datang di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat

Jalan Brigjen H. Hasan Basri - Kayu Tangi II RT 16 Telp (0511) 3301346 Banjarmasin 70124

Profil Kami

Layanan

SIGA

Sistem Informasi Keluarga BKKBN

Read More

ELSIMIL BKKBN

Sebuah inovasi dari BKKBN untuk menekan angka stunting yang ditujukan kepada calon pengantin, pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan balita.

Read More

Banjarmasin Pintar

Aplikasi digital Kota Banjarmasin menyediakan pusat seluruh aplikasi SKPD dan SSO bagi masyarakat, memungkinkan akses satu akun untuk seluruh layanan pelayanan publik.

Read More

Lapor

Sampaikan laporan Anda langsung kepada instansi pemerintah berwenang.

Read More

Informasi

Sabtu, 25 April 2020

Peresmian Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) SMPN 35 Banjarmasin

Peresmian Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) SMPN 35 Banjarmasin



Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina canangkan SMP Negeri 35 Banjarmasin sebagai salah satu sekolah siaga kependudukan pada saat menjadi pembina upacara bendera, di Halaman SMP Negeri 35 Banjarmasin.

Orang nomor satu di kota seribu sungai itu mengatakan bahwa tujuan Pemko Banjarmasin mencanangkan sekolah siaga kependudukan adalah untuk memberikan penyadaran kepada generasi muda Kota Banjarmasin. 

“Bekerjasama dengan BKKBN dan DPPKBPM, Pemko Banjarmasin melaunching sekolah ini dalam rangka memberikan penyadaran kepada anak didik kita terutama generasi muda kita bahwa generasi berencana itu menjadi penting untuk diketahui. Kemudian juga kita harus tahu tentang data demografi, makanya ada pojok kependudukan sehingga informasi-informasi ini penting untuk mengambil sebuah kebijakan apakah pramida kependudukan kita sudah bagus atau belum. Kemudian
permasalahan-permasalahan remaja yang sedang mereka hadapi,” ujarnya.


Mengapa sekolah menjadi strategis bagi pendidikan kependudukan? Setidaknya ada lima alasan mengapa harus di sekolah. Pertama, sekolah memiliki kemampuan dan kemandirian. Kedua, dapat mendayagunakan potensi/sumber daya. Ketiga, dapat mengatasi masalah/memenuhi kebutuhan. Keempat, dapat meningkatkan keterampilan/meningkatkan pengetahuan. Kelima, dapat menerapkan dan mengimplementasikan.

Secara umum, SSK bertujuan memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan pengelola pendidikan, guru pembina, dalam melakukan pengarapan program kependudukan, KB, dan pemberdayaan keluarga. Secara khusus, SSK bertujuan memberikan wawasan, sikap pengetahuan, dan keterampilan tentang program KKBPK kepada peserta didik.

Selain itu, bertujuan memberikan arah dan bimbingan kepada peserta didik untuk berperilaku keluarga berkualitas. Kemudian, memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang masalah-masalah kependudukan setempat. Juga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menyajikan data mikro kependudukan berupa peta atau grafik untuk dianalisis secara sederhana. SSK juga mengemban misi mengurangi angka drop out (DO) dan kasus-kasus lainnya yang banyak terjadi di sekolah.

Latar belakang pembentukan SSK ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mensikapi akan datangnya era Bonus Demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang. Pada era itu, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun). Pada era ini harus disiapkan generasi yang berkualitas, agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bukan malah menjadi bencana. Apalagi realitanya saat ini masih banyak persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia. Bukan hanya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang memicu pengangguran, tetapi juga kualitas kesehatannya yang masih rendah yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta banyaknya persoalan yang dihadapi remaja terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan napza dan sebagainya. Disinilah perlunya upaya menghadapi datangnya era bonus
demografi secara bijak dengan pendidikan kependudukan pada generasi mudanya, utamanya siswa di sekolah, agar mereka menyadari persoalan yang akan dihadapi di era mendatang terkait melimpahnya tenaga kerja. Juga mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan.

Oleh : Ir. Noorsyahdi, M.Kes.

Mengenal Sekolah Siaga Kependudukan di Banjarmasin

Mengenal Sekolah Siaga Kependudukan di Banjarmasin



Saat ini Kota Banjarmasin telah memiliki tiga sekolah sebagai rintisan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Tiga sekolah yang dimaksud adalah SMPN 35 Banjarmasin, yang diresmikan oleh Walikota Banjarmasin pada tahun 2019. SMAN 6 Banjarmasin yang diresmikan sebagai rintisan SSK oleh Ka Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan pada tahun 2017. Dan yang ketiga adalah SMKN 4 Banjarmasin yang diresmikan oleh Wakil Walikota Banjarmasin pada saat perayaan Hari Keluarga Nasional ke 26 yang diselenggarakan di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019.
 
Tentu banyak orang yang bertanya apa itu SSK, mengingat istilah itu masih baru dan sosialisasi tentang hal itu juga belum gencar. Oleh karena itu, tulisan ini sedikit banyak akan mengupas seputar SSK, mulai dari pengertian, hal yang melatarbelakanginya, tujuan yang ingin dicapai,implementasinya di sekolah hingga hasil yang diharapkan dengan program SSK ini. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana, agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013. SSK didefinisikan sebagai implementasi operasional pengendalian kependudukan dan keluarga berencana dengan program-program pendidikan, terintegrasi dikelola dari, oleh penyelenggara pendidikan melalui pemberdayaan sekolah serta memberikan kemudahan atau akses terhadap anak didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus bidang kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi kreatif serta program sektorlainya.

Latar belakang pembentukan SSK ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mensikapi akandatangnya era Bonus Demografi di Indonesia pada tahun 2020 hingga 2035 mendatang. Pada era
itu, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkandengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun). Pada era ini harus disiapkangenerasi yang berkualitas, agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa
berkah bukan malah menjadi bencana. Apalagi realitanya saat ini masih banyak persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia. Bukan hanya terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar penduduk dan tingginya laju pertumbuhan penduduk yang memicupengangguran, tetapi juga kualitas kesehatannya yang masih rendah yang ditandai dengan tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta banyaknya persoalan yang dihadapi remaja terkait dengan pergaulan bebas, pernikahan dini, penyalahgunaan napza dan sebagainya. Disinilah perlunya upaya menghadapi datangnya era bonus demografi secara bijak dengan pendidikan kependudukan pada generasi mudanya, utamanya siswa di sekolah, agar mereka menyadari persoalan yang akan dihadapi di era mendatang terkait melimpahnya tenaga kerja. Juga mendorong mereka untuk tumbuh dan berkembang menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas yang memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta sikap dan perilaku berwawasan kependudukan.

Dengan demikian, tujuan yang diharapkan dengan adanya program SSK ini tentu saja selain memupuk kesadaran akan kondisi kependudukan di wilayah tempat tinggal masing-masing siswa, juga menumbuhkan sikap bertanggung jawab dan perilaku adaptif berkaitan dengan dinamika kependudukan. Lebih dari itu mengembangkan sikap yang tepat dalam mengambil keputusan untuk mengatasi masalah-masalah kependudukan kelak ketika mereka menjadi dewasa. Dalam konteks ini, siswa perlu diajak untuk bersikap: (1) Saya Sadar (I aware) mengenai perkembangan jumlah penduduk dunia, kebutuhan dan ketersediaan air, pangan dan energi, (2) Saya Peduli (I care) mengenai isu-isu kependudukan, serta (3) Saya Melakukan (I do) mulai melakukan langkah-langkah aksi nyata melalui perilaku hidup berwawasan kependudukan.

Dengan digulirkannya program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas peserta didik khususnya pada bidang kependudukan dan siap menghadapi tantangan yang cukup berat dimasa yang akan datang. Apalagi selama ini sekolah dianggap satu- satunya agen perubahan (agent of change) secara formal di Indonesia. Sayangnya, kurikulum pendidikan kependudukan kurang kontekstual. Banyak contoh-contoh kependudukan yang terdapat pada buku pelajaran masih menggunakan fakta atau ilustrasi di luar negeri. Padahal, masalah kependudukan melekat pada kehidupan siswa di masyarakat.

Alasan SSK makin kuat mengingat selama ini materi kependudukan tidak terintegrasi ke semua mata pelajaran. Pembelajaran kependudukan juga masih berbasis tekstual. Seharusnya pendidikan kependudukan aplikatif dan bisa dilakukan langsung oleh peserta. Juga tak ada kearifan lokal dalam kurikulum kependudukan. Kondisi ini terjadi karena guru kurang memiliki pengetahuan kependudukan itu sendiri. Padahal semua masalah sosial akibat dari masalah kependudukan. Pada saat yang sama, semua kebijakan pembangunan berbasis data kependudukan. Di samping itu, ada korelasi signifikan antara bencana alam dengan masalah kependudukan. Sebaliknya, sejauh ini tidak ada sosialisasi masalah kependudukan ke sekolah. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya informasi kependudukan di sekolah.

Pelaksanaan SSK ini dimulai dengan pengintegrasian pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana ke dalam mata pelajaran yang relevan seperti Geografi, Sosiologi, Ekonomi, Biologi, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan, dan Bimbingan Konseling. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Lembar Kerja Siswa didesign sedemikian rupa sehingga dapat mendorong siswa untuk aktif mengobservasi, mencari data, mengolah data, dan menganalisis data kependudukan dengan melaksanakan kunjungan langsung ke lapangan atau ke kantor-kantor yang menyediakan data kependudukan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Sekolah juga perlu memberi kesempatan pada siswa untuk berinteraksi dan melakukan proses belajar mengajar bersama tenaga medis (bidan) sehingga permasalahan-permasalahan para siswi yang sering dirasakan sehari-hari dan kelak yang akan mereka hadapi dapat langsung dikonsultasikan dengan tenaga medis yang kompeten. Kegiatan seperti ini harus dilanjutkan dengan optimalisasi bimbingan konseling bersama guru BK dan tenaga medis agar para siswa dapat berkonsultasi diluar jam pelajaran namun tetap berada di lingkungan sekolah.

Program SSK ini selain dilaksanakan dalam ruang kelas di sekolah juga dilaksanakan dengan cara kunjungan para siswa ke posyandu, wawancara dengan ibu hamil dan nifas. Pertanyaan- pertanyaan telah disusun sebelumnya mengarah pada peningkatan pengetahuan ibu hamil dan ibu nifas, namun yang terpenting diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan para siswa tentang kehamilan, kelahiran, dan nifas. Sehingga diharapkan kelak para siswa setelah dewasa dan berkeluarga mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan.

Selain pengintegrasian pendidikan kependudukan dan Keluarga Berencana pada mata pelajaran,
di Sekolah Siaga Kependudukan terdapat Pojok Kependudukan (population corner) yang
didalamnya terdapat tabel, grafik, piramida penduduk, poster, buku-buku, pamflet, brosur-brosur,
film-film kependudukan, dan lain-lain sehingga siswa dapat memperoleh informasi mengenai
berbagai masalah kependudukan bukan hanya pada proses belajar mengajar namun didapat pula
dari pojok kependudukan di sekolah.
Mengapa sekolah menjadi strategis bagi pendidikan kependudukan? Kala itu, setidaknya ada
lima alasan mengapa harus di sekolah. Pertama, sekolah memiliki kemampuan dan kemandirian.
Kedua, dapat mendayagunakan potensi/sumber daya. Ketiga, dapat mengatasi
masalah/memenuhi kebutuhan. Keempat, dapat meningkatkan keterampilan/meningkatkan
pengetahuan. Kelima, dapat menerapkan dan mengimplementasikan.
Secara umum, SSK bertujuan memberikan arah dan pedoman bagi penanggung jawab dan
pengelola pendidikan, guru pembina, dalam melakukan pengarapan program kependudukan, KB,
dan pemberdayaan keluarga. Secara khusus, SSK bertujuan memberikan wawasan, sikap
pengetahuan, dan keterampilan tentang program KKBPK kepada peserta didik.
Selain itu, bertujuan memberikan arah dan bimbingan kepada peserta didik untuk berperilaku
keluarga berkualitas. Kemudian, memberikan pengetahuan kepada peserta didik tentang
masalah-masalah kependudukan setempat. Juga, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam
menyajikan data mikro kependudukan berupa peta atau grafik untuk dianalisis secara sederhana.
SSK juga mengemban misi mengurangi angka drop out (DO) dan kasus-kasus lainnya yang
banyak terjadi di sekolah.

Selain mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada, SSK juga menggagas sebuah pojok yang di dalamnya menjadi pusat sumber daya informasi kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga (KKBPK). Pojok kependudukan (population cerner) ini juga berfungsi menjadi pusat informasi dan konseling untuk masalah-masalahkepe ndudukan maupun kesehatan reproduksi bagi remaja. Karena itu, di setiap sekolah yang sudah mengimplementasikan SSK harus terlebih dahulu berdiri Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). Untuk keperluan tersebut, population corner mempersenjatai diri dengan aneka sumber daya
informasi dan pendukung lainnya. Informasi itu dibagi ke dalam beberapa rumpun, seperti foto ,peta, grafik, dan ornamen kependudukan lainnya. Informasi dalam bentuk foto tersebut antara lain mengenai kesehatan reproduksi remaja, kelahiran sehat, kematian akibat langsung dan tidak langsung, perkawinan dini, perkawinan dewasa, pertumbuhan penduduk, migrasi atau mobilitas,daerah kumuh, korban tawuran, kemacetan lalulintas, dan lain-lain.

Peta kependudukan berupa persebaran penduduk, pertumbuhan, kepadatan, migrasi, usia kawin, tingkat kesertaan KB, kualitas SDM, komposisi, dan lain-lain. Grafik berupa persebaran, pertumbuhan, kepadatan, migrasi, usia kawin, angka ketergantungan, kesertaan KB, komposisi penduduk, angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan lain-lain. Ornamen lain berupa brosur/artikel/buletin/majalah, spanduk, banner, film kependudukan, pameran/bazaar, lagu-lagu motivasi kualitas penduduk, novel kependudukan, buku referensi, dan lain-lain. SSK juga memberikan warna lain dengan menghadirkan para petugas KB di sekolah. Para petugas ini bisa menerima konsultasi di pojok kependudukan atau bahkan menjadi guru tamu di kelas. Untuk keperluan itu, guru berkoordinasi dengan Penyuluh KB di kecamatan untuk menghadirkan petugas lapangan di sekolah. Dengan begitu, tidak melulu guru yang menyampaikan materi kependudukan di kelas.

Lebih dari itu, siswa diajak terlibat aktif dalam mekanisme operasional program KKBPK melalui tugas terstruktur dari guru bersangkutan. Cara ini ditempuh agar sekolah benar-benar hadir di masyarakat. Anak-anak mengetahui dengan baik kondisi demografi di lingkungan masing-masing. Praktik pendataan keluarga ini berlangsung di RT masing-masing. Hasilnya dianalisis dan disajikan di hadapan siswa lain

oleh: Ir. Noorsyahdi, M.Kes.

Rabu, 15 April 2020

Kampung KB/ Kampung Baiman di Kota Banjarmasin

Kampung KB/ Kampung Baiman di Kota Banjarmasin



Profil Indonesia pada tahun 2015 dari berbagai sumber yang dikeluarkan oleh pusat data diketahui bahwa 64 persen desa di Indonesia termasuk desa sangat tertinggal dan desa tertinggal, 11,13 persen jumlah penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, 35,6 persen balita menderita stunting dan rata-rata lama sekolah masih rendah (7,9 tahun), artinya rata-rata penduduk Indonesia tidak menyelesaikan Sekolah Menengah  Pertama  (SMP).  Gambaran  kondisi  di  atas  tentu  tidak  terlepas  dari  akibat banyaknya jumlah penduduk dan tingginya angka kelahiran nasional khususnya di daerah perdesaan. 

Dalam upaya penyelesaian masalah, perlu komitmen bersama antar seluruh komponen bangsa dengan pendekatan berbasis keluarga dan mengutamakan partisipasi aktif masyarakat, sehingga Presiden mengamanatkan perlu upaya kreatif dan integratif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beyond family planing yang bermula dari daerah dan desa. Beyond family planing adalah kegiatan-kegiatan yang menjangkau lebih jauh dari kontrasepsi, seperti perbaikan gizi, peningkatan pendapatan dan lain-lain yang dapat mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Sejalan dengan amanat presiden, Bapak Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin telah berkomitmen untuk mewujudkannya melalui Visi dan Misi nya yaitu mewujudkan masyarakat Kota Banjarmasin yang “Baiman” yaitu masyarakat dengan kondisi fisik dan psikisnya “Barasih wan Nyaman”.

Kampung KB sebagai gerakan bersama untuk membangun wilayah

dan masyarakat dengan pendekatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat menuju Kota Banjarmasin yang Barasih wan Nyaman Baiman
Kampung KB “Kampung Baiman” digagas pada akhir tahun 2015 dan perencanaannya dirumuskan dalam peta jalan  sampai  dengan  tahun  2021 .  Target  tahun  2016  pencanangan  pada satu Kelurahan saja yaitu di Kelurahan Sungai Andai RT.02 dan 04,  selanjutnya  tahun  2017, 2018, 2019, 2020 dan tahun 2021  ditargetkan  setiap  kecamatan  memiliki  satu  Kampung  KB  “ Kampung Baiman “ ,  dan sampai tahun 2020 ini sudah ada 21 Kampung KB “Kampung Baiman” yang telah dicanangkan secara langsung oleh Bapak Walikota Banjarmasin H. Ibnu Sina.

Penentuan Kampung dipilih berdasarkan kriteria khusus yaitu jumlah keluarga  pra  sejahtera di atas rata-rata, dan jumlah peserta KB dibawah rata-rata capaian kecamatan dimana kampung tersebut berlokasi. Biasanya wilayah dengan kriteria tersebut di atas berada di daerah kumuh, pesisir, daerah aliran sungai,   kawasan miskin, padat penduduk.

Perubahan cakupan Kampung KB “Kampung Baiman” di level Kelurahan  memiliki keuntungan dan konsekuensi untuk pengelolaan      Kampung      KB. “Kampung Baiman”   Salah      satu keuntungannya adalah kampung KB “Kampung Baiman”  merupakan kegiatan membangun Kelurahan  secara holistik dengan intervensi    dari    berbagai    pihak.    .    Membangun Kampung berarti membangun Kelurahan, membangun Kelurahan berarti membangun keluarga, masyarakat dan Kampung   KB “Kampung Baiman”.   Harapannya   dengan   terpilihnya Kelurahan  sebagai Kampung KB “kampung Baiman”, akan berdampak langsung kepada pengembangan status    Kelurahan.   Di    sisi    lain, kendalanya adalah semakin luas cakupan wilayah semakin sulit untuk menggerakan masyarakat..

Kabar KB

20 Cups
Average weekly coffee drank
34 Lines
Average weekly lines of code
19 Customers
Average yearly happy clients

Salam Kenal

Drs. M. Helfiannoor, M.Si
Kepala Dinas

Dra. Roosmarini

Isfianti, M.Kes., Apt.

Sekretaris
YAHDIYANOOR, S.E
Kasubbag Perencanaan

dr. BANDIYAH MARIFAH

Kabid Keluarga Berencana

Kontak Kami

DPPKBPM Kita

Disiplin, BerAKHLAK, Melayani

Alamat:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri - Kayutangi II RT 16 Banjarmasin

Jam Kerja:

Senin - Kamis dari 8.00 sampai 16.30 dan Jum'at dari 7.30 sampai 11.00

Telepon Kantor:

(0511) 3301346